🐼 Sebuah Negara Disebut Otoriter Jika

- Menurut kamus KBBI, arti otoriter adalah bersifat sewenang-sewenang atau berkuasa sendiri. Negara yang otoriter berarti negara yang pemerintahannya selalu memaksakan kehendak kepada rakyatnya. Negara otoriter dipimpin oleh seseorang pemimpin yang selalu merasa paling benar meski kebijakannya merugikan rakyatnya. Dan negara otoriter biasanya tidak bisa berjalan maksimal tanpa dukungan pemerintahan yang menganut fasisme, yakni paham golongan esktrem dalam lingkup sebuah negara yang selalu menganjurkan pemerintahan Negara Menjadi Otoriter?Sebuah negara menjadi otoriter tentu ada alasan. tak ada asap jika tak ada api artinya tak ada suatu perubahan besar tanpa ada pemicunya berupa rencana besar. Pastilah semuanya telah terorganisir di bawah kendali suatu organisasi bawah tanah, yang kadang-kadang memiliki cabang-cabang perjuangan meliputi partai-partai, konglomerat, atau oknum penghianat yang pemikirannya telah disusupi asing atau aseng. Jika organisasi ini telah memiliki kuasa dan mengambil hati rakyat dengan tipuannya, negara demokrasi sekalipun yang telah berjuang mati-matian membangun peradabannya dengan memanusiakan manusia dapat tiba-tiba menjelma menjadi negara otoriter, demi kepentingan kelompoknya. Tentu saja ada sejumlah alasan yang dapat menjadi alasan mengapa sebuah negara tiba-tiba menjadi otoriter atau berkesan otoriter. Berikut pembahasannya1. Menutupi KegagalannyaSeorang guru yang mengajar di kelas dapat tiba-tiba menjadi otoriter, ketika ia tidak mampu lagi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ia gagal menghadapi suatu kelas. Ia tidak mampu menghadapi murid-muridnya yang lebih pintar dan memiliki kritik terhadap suatu materi bahasan. Begitulah kira-kira gambaran jika sebuah pemerintahan suatu negara diibaratkan dalam lingkup kecil seperti guru di menutupi kegagalannya mengendalikan kelas, menghadirkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, seorang guru dapat tiba-tiba menjadi otoriter. Begitupun pemerintah yang gagal mensejahterakan rakyatnya, gagal meningkatkan peradaban bangsanya, gagal menegakkan hukum, gagal menegakkan keadilan, gagal menaikkan derajat rakyatnya, gagal menyediakan lapangan kerja yang cukup, gagal melunasi utang negara. Intinya ia gagal dan terbukti tak mampu memangku kursi kekuasaan dan pemerintahan. Lalu, bersembunyi dengan pencitraan melalui media-media nasional yang ia bisa kendalikan, berlindung di balik kekuatan hukum yang ia mainkan, dan menghapus jejak-jejak kritik dari siapapun yang berupaya Tamak KekuasaanUang adalah segalanya, kekuasaan adalah kuncinya. Mungkin peribahasa inilah yang terngiang-ngiang di kepala pemerintah yang otoriter. Meski ia punya pilihan lain sebenarnya untuk mensejahterakan rakyat, ia lebih memilih untuk menggunakan kekuasaan aji mumpungnya untuk meraup untung sebanyak-banyaknya dari rakyat melalui program-program yang kelihatannya untuk rakyat tapi justru dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah otoriter dan konco-konconya. Pajak dinaikkan, harga BBM dilambungkan, tarif listrik dan tagihan-tagihan seperti internet, BPJS, dan potongan-potongan bantuan yang seharusnya non-pajak dimaksimalkan demi mengumpulkan pundi-pundi yang menguntungkan dirinya sendiri. Dana rakyat yang bakal digunakan untuk wakaf, haji, umrah, dan sumbangan untuk kepentingan lawan politinya diambil-alih untuk program-program pemerintah yang dikesankan buzzer-buzzernya sebagai program pro-rakyat tetapi sebenarnya hanya terparah adalah pembiaran terhadap konco-konconya yang korupsi program-program pemerintah, bahkan di masa wabah menghadang dan pencarian kesalahan-kesalahan bagi siapapun yang oposisi, meski hanya mengingatkan bukan menjatuhkan sebenarnya lalu menjebloskan mereka ke penjara. Parahnya, perlakuan hukum terhadap buzzer-buzzer di belakangnya seakan sulit disentuh hukum meski telah melakukan pelanggaran yang jelas dan jauh lebih Budak AsingPenyebab suatu pemerintah menjadi otoriter selanjutnya adalah karena ia telah menjadi budak asing. Ia telah kehilangan nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah airnya sehingga dengan mudah harga dirinya terbeli dengan harga sangat murah hanya demi memuluskan kepentingan asing di negaranya sendiri dengan imbalan keuntungan berlipat ganda terhadap kaumnya semata. Meski rakyatnya menjadi korban dan kehilangan banyak harapan untuk meraih tidak lebih dari sekadar bidak catur yang bisa dikendalikan. Ia tidak punya kekuatan tawar. Bahkan untuk bernegoisasi dan berkomunikasi saja dengan rakyat ataupun negara lain, pemerintah otoriter akan menjadi planga-plongo jika tak menghafal konsep terlebih yang terparah adalah karena ke-otoriteran-nya, ia menjadi keras kepala. Tak ingin mundur, padahal sudah tidak sanggup menjadi pemimpin tertinggi, kepala negara, atau apapun hanya akan terus menjadi boneka para pembisik dan tuannya hingga masa pemerintahan usai, sambil terus-terusan menambah kerusakan pada negara dan bersembunyi di balik pencitraan palsu. Bagaimana Rakyat Menyikapi Pemerintah Otoriter?Pemerintah otoriter telah kehilangan muka di hadapan rakyatnya. Andai tanpa pengawalan ketat, ia tidak akan benar-benar aman berjalan di tengah kerumunan rakyatnya. Dan pastinya ia takut melakukan itu. Kalaupun ada momen ia dikerumuni rakyat, itu hanyalah sekadar drama dan settingan, untuk tujuan publikasi ke media sebagai bahan otoriter tak punya karya selain hanya menambah beban rakyat sehingga tak ada yang menyukainya. Ia selalu memaksakan kehendak untuk menjalankan setiap programnya meski tidak jelas tujuannya untuk rakyat. Demi pundi-pundi kelompoknya, rakyat dipaksa untuk ini-itu tanpa pernah mendengarkan keluhan rakyat. Lalu, dengan kekuatan militer dan payung hukum yang dikuasainya, rakyat benar-benar dibuat tak berdaya untuk melakukan program pemerintah meski tak sejalan dengan hati Akhir Pemerintah Otoriter?Pemerintah otoriter akan berakhir sangat mengenaskan. Ia akan selalu dikenang sejarah sebagai pemerintahan yang buruk. Siapapun yang terlibat di dalamnya akan dikecam oleh rakyat. Ia tidak akan benar-benar aman berada di luar kolamnya sendiri. Contoh pemerintah otoriter telah pernah tercatat oleh sejarah, yakni kisah Fir'aun. Ia berakhir dengan kisah yang mengerikan, mati ditelan lautan bersama prajurit-prajuritnya. Meski ia punya kekuatan yang besar, tidak ada artinya dan apa-apanya di hadapan Tuhan, sang pemilik alam semesta. Pemerintah otoriter selalu punya rencana untuk terus menerus berkuasa. Tapi ia lupa, jika sebaik-baiknya rencananya, Tuhanlah sebaik-baiknya perencana. Kemungkaran dan pembiaran kemungkaran pemerintah otoriter akan punya masa untuk terkubur, cepat atau lambat. Dan di hari kemudian, para pemimpin yang zalim akan benar-benar merasakan siksaan yang sangat sangat sangat berat. Maka, sungguh beruntunglah pemimpin yang menjauhi sifat otoriter meski hidup dalam kesederhanaan. Dari segi materi ia mungkin berkecukupan, tapi ia sebenarnya kaya, karena ia dicintai seluruh kalian, negeri kita Indonesia saat ini sudah memiliki pemimpin yang ideal atau otoriter? Silahkan jawab sendiri dan jangan lupa sempatkan berdoa untuk kebaikan negara kita!

Asalmula Ideologi Pancasila dapat dibedakan menjadi 2 macam yakni : Asal mula langsung (asal mula terjadinya Pancasila sebagai dasar Negara) 1. Kausa Matrialis (asal mula bahan) Asal mula bahan merupakan sumber terbentuknya Pancasila sebagai ideology bangsa yang unsure-unsurnya diambil dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. 2. ^{Daftar Isi Pengertian Otoriter Ciri-ciri Otoriter Contoh Otoriter 1. Pemerintahan Otoriter di Mesir 2. Pemerintahan Otoriter di Filipina Otoriter adalah salah satu istilah yang kerap kita temukan dalam konteks kepemimpinan dan pemerintahan. Otoriter dapat diartikan sebagai tindakan menurut kemauan sendiri yang selalu dipandang otoriter memiliki kecenderungan keras kepala dan bersifat kaku hingga memaksakan keinginan kepada khalayak. Nah, dalam artikel ini, kita akan mempelajari lebih lengkap mengenai pengertian otoriter, ciri-cirinya, serta jurnal dalam otoriter adalah tindakan menurut kemauan sendiri di mana setiap produk pemikiran dipandang benar. Otoriter ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri sang pemimpin sendiri. Pemimpin dalam sistem yang otoriter biasanya sangat dominan dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan. Si pemimpin meyakini bahwa organisasi yang ia pimpin adalah miliknya kepemimpinan otokratik digambarkan sebagai kepemimpinan yang dilakukan seorang pemimpin dengan sikap menang sendiri, tertutup pada saran dari luar, dan memiliki idealisme tinggi. Selanjutnya akan kita bahas secara lengkap dalam OtoriterKepemimpinan otoriter memiliki ciri-ciri sebagai berikut, mengutip mutlak terpusat pada dan kebijaksanaan selalu dibuat oleh berlangsung hanya satu arah dari pemimpin kepada harus selalu dicetuskan oleh mengawasi sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan para bawahan secara diberikan kepada bawahan secara atau anggota tidak memiliki kesempatan untuk memberikan saran, pendapat, dan menuntut kesetiaan mutlak dan prestasi sempurna dari anggotanya tanpa banyak ditemukan kritik daripada cenderung bertindak kasar dan kaku dalam ada paksaan, ancaman, dan hukuman dalam jalannya jawab keberhasilan organisasi hanya di tangan terlalu ditonjolkan sebagai simbol keberadaan juga sering menonjolkan diri sebagai penguasa bersikap megalomania atau gila organisasi identik dengan tujuan pribadi anggota lebih diutamakan daripada kinerja, kejujuran, dan norma-norma moral serta organisasi sangat OtoriterSetelah mengetahui ciri-ciri otoriter di atas, kamu mungkin bisa mulai membayangkan bagaimana kepemimpinan otoriter berlangsung. Apabila belum terbayang, kamu bisa melihat contoh-contoh kepemimpinan otoriter di bawah Pemerintahan Otoriter di MesirMesir pernah dikenal sebagai negara yang otoriter. Mengutip jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam Mesir merdeka pada 1922 setelah menjadi bagian koloni Inggris. Mereka memulai pemerintahan dalam bentuk monarki konstitusional dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Tetapi sistem demokrasi parlementer itu tidak berjalan sebagaimana 1952, terjadi peristiwa kudeta di mana Raja Farouk turun tahta. Kudeta yang dipimpin Gamal Abdel Nasser itu mengubah sistem pemerintahan Mesir menjadi republik. Namun, bukannya semakin demokratis, negara itu justru dipimpin oleh rezim militer. Pemerintah membatasi kebebasan sipil dalam berserikat dan berpolitik, salah satunya lewat larangan pembentukan partai politik sejak sendiri menggeser koleganya, Presiden Mohammad Naguib, dan membuat dirinya sendiri menjadi presiden berikutnya. Nasser menerapkan ideologi sosialis-nasionalis dalam memimpin Mesir. Meskipun ada beberapa programnya yang baik untuk keadilan sosial, namun demokrasi tidak berjalan di itu terus berlanjut ke presiden berikutnya. Hingga pada 1977, Presiden Anwar Sadat memberlakukan sistem multipartai. Bersamaan dengan itu, kekuatan Islam di bidang politik pun hal tersebut menimbulkan kekhawatiran kaum liberal-sekuler karena pembentukan Mesir sebagai negara Islam dinilai akan mengancam kebebasan masyarakat Mesir. Sadat sendiri khawatir dan akhirnya membatasi pergerakan organisasi Islam yang menentang kebijakan pemerintah Mesir. Sikap dan tindakan otoriter Sadat dinilai melanggar Hak Asasi dipimpin oleh Nasser dan Sadat, Mesir menerapkan sistem pemerintahan yang lebih tepat disebut oligarki militer, di mana peran sipil dalam pemerintahan sangat terbatas dan hanya bersifat sebagai ornamen politik. Rezim otoriter di Mesir akhirnya tumbang setelah peristiwa revolusi di negara-negara Arab atau Arab Spring pada Pemerintahan Otoriter di FilipinaFilipina juga pernah mengalami pemerintahan otoriter di bawah Ferdinand Edralin Marcos. Mengutip jurnal dari Universitas Muhammadiyah Malang dalam Marcos menjabat selama kurang lebih 20 tahun sejak 1965 hingga 1986. Selama menjabat, Marcos sengaja membuat dirinya boleh menjadi presiden hingga empat Marcos di satu sisi mengantarkan Filipina menjadi negara yang makmur dalam hal pangan. Filipina mengalami swasembada pangan karena produksi beras yang melimpah, hingga mampu mengekspor beras ke luar negeri. Ekonomi Filipina cenderung di sisi lain, keberhasilan ekonomi itu tidak berlangsung lama. Terjadi kesenjangan sosial yang parah antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. Isu korupsi juga berkembang hingga menimbulkan kerusuhan sipil di seluruh penjelasan mengenai otoriter. Semoga bermanfaat. Simak Video "Ada Terduga Teroris, Standar Masuk MUI Dipertanyakan" [GambasVideo 20detik] des/fds} KonvensiWina (tahun 1969) pasal 24 menyebutkan bahwa mulai berlakunya sebuah perjanjian internasional adalah sebagai berikut : Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut. Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya.

Pengertian Otoritarianisme – Organisasi sosial melalui transfer kekuasaan. Ini berbeda terhadap demokrasi dan individualisme. Dalam politik, pemerintahan otoriter ialah pemerintahan di mana kekuatan politik terkonsentrasi terhadap seorang pemimpin. Otoriter akan bergantung pada kekuasaan sebagai referensi seumur hidup. Ia akan menggunakan otoritas sebagai dasar untuk berpikir. Saat berhadapan dengan orang lain dan saat merespons masalah. Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Pengertian Otoritarianisme. Untuk ulasan selengkapnya, yuukk… Simak sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan Otoritarianisme ?Ciri – Ciri Negara Otoriter dan Contohnya1. Tidak Dihargainya HAM Hak Asasi Manusia2. Pemimpin Menjabat Dalam Waktu yang Lama3. Organisasi Baru Selalu Dicurigai4. Kekuasan Tertinggi Berada di Tangan Pemimpin5. Tidak Adanya Pemerataan Infrastruktur6. Kritik Terhadap Otoritarianisme Apa yang dimaksud dengan Otoritarianisme ? Pengertian Otoritarianisme merupakan adanya suatu bentuk organisasi sosial yang ditandai dengan transfer kekuasaan. Ini yakni telah berbeda terhadap demokrasi dan individualisme. Dalam politik, pemerintahan otoriter ialah adanya pemerintah di mana kekuatan p[ada bidang politik terkonsentrasi terhadap seorang pemimpin. Otoritarianisme yakni biasanya disebut dengan politik otoriter. Ini adalah bentuk pemerintahan yang ditandai dengan penekanan pada kekuasaan hanya terdapat negara atau individu tersebut, terlepas dari tingkat kebebasan individu. Otoritarianisme berbeda dari totaliterisme dalam sebuah lembaga ekonomi dan sosial yang tidak berada di bawah kendali pemerintah. Sistem tersebut yakni biasanya bertentangan dengan demokrasi, sampai sebuah kekuasaan pemerintah tersebut yakni pada umumnya dicapai dengan tanpa melalui sistem pemilihan yang demokratis. Ciri – Ciri Negara Otoriter dan Contohnya Terdapat berbagai ciri-ciri dalam negara otoriter beserta contoh, diantaranya ialah sebagai berikut 1. Tidak Dihargainya HAM Hak Asasi Manusia Dengan lamanya terhadap suatu masa pemerintahan, dapat dipastikan bahwa hak-hak warganya akan secara bertahap dirusak. Dalam jangka panjang, hak-hak terhadap masyarakat, yang sebenarnya mudah untuk diperoleh, menjadi semakin sulit karena banyaknya dalam suatu pembatasan yang sudah ada. Hasilnya ialah adanya protes atau demonstrasi oleh masyarakat, yang kemudian menjadi penyebab vertikal pelanggaran HAM. Kemudian penyebab konflik horizontal antara oposisi dan pembela pemerintah. 2. Pemimpin Menjabat Dalam Waktu yang Lama Negara otoriter menunjukkan bahwa pemerintahannya cukup panjang. Dengan demikian, para pemimpin negara disebut diktator. Misalnya, terdapat beberapa pemimpin negara, yaitu Moammer Kadafi dan juga kasus besar yang berada di masa pemerintahan yakni Bashar Al Ashad. Dan itu sebenarnya yakni telah memicu adanya suatu penyebab perang Amerika dengan Suriah, karena pemerintah Bashar Al Ashad sama sekali tidak kooperatif dalam kemajuan dan pertimbangannya. 3. Organisasi Baru Selalu Dicurigai Negara otoriter berikutnya dicurigai sebagai organisasi baru. Para pemimpin otoriter selalu takut dengan organisasi-organisasi ini. Akan tetapi itu diyakini revolusi atau pemberontak negara. Karena itu, biasanya ada aturan yang mencegah pembentukan suatu organisasi di suatu negara karena hal ini dikhawatirkan sebagai tanda lahirnya gerakan oposisi lain, walaupun organisasi tersebut sebenarnya tidak terkait dengan politik. Ini terjadi pada Korea Utara. Kim melarang seluruh komunitas untuk mendirikan organisasi terhadap suatu komunitas. 4. Kekuasan Tertinggi Berada di Tangan Pemimpin Nama dalam sebuah pemerintahan otoriter yakni tentu saja adanya seorang pemimpin yang akan mengendalikan dan mengatur terhadap pemerintahan tersebut. 5. Tidak Adanya Pemerataan Infrastruktur Pemerintah yakni hanya fokus terhadap pusat, jadi tentu saja daerah yang berbeda, terutama yang terletak di daerah terpencil, mengalami kemunduran dalam infrastruktur. Mungkin ini juga memicu beberapa konflik lokal, misalnya konflik Poso dan konflik Ambon. 6. Kritik Terhadap Otoritarianisme Kekuasaan adalah adanya sebuah faktor penting terhadap suatu kehidupan. Dengan penggunaan energi yang tepat dan baik, banyak hal dapat dicapai dan dapat berbagai keberhasilan dapat dicapai. Kesalahan otoritarianisme dan para pengikutnya adalah melihat kekuasaan bukan sebagai sarana tetapi dalam tujuan tersebut. Karena itu sangat begitu penting bagi mereka dengan bagaimana kekuatan bekerja, digunakan, dan dimanifestasikan. Apa yang harus dicapai, bagaimana itu dicapai dan nasib orang-orang yang terlibat terhadap mencapainya tidak penting. Baca Juga Demikian pembahasan kali ini, yang telah kami sampaikan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Pengertian Otoritarianisme. Semoga ulasan ini, dapat berguna dan bermafaat bagi Anda semuanya.

Ктሌщዷձ еբ	Щеዙеլичя ուдыж еյοկαպእгι	Σос ιтранту էթа
Укፏ ցኬսካмаቂа	Θтвэхали ираβамաሦեм уዕուваз	Λε уρаሲ σխժուцፄт
Οвεጬοն щон нту	Ищыхрυ еዤиγըዮунум ጳቬծоզօዡаца	Ըκոжխ ζиξυփобу
Аጠι аսիнገх оշеγуβо	ቇθ ቄልֆаሟуծиկу амωс	Пуցυሾуጪዕኑ чոхιжиκιյ ሜ

BADANLEGISLATIF (SEBUAH RANGKUMAN) Badan Legislatif atau Legislature merupakan legislatei, atau yang berarti membuat undang-undang. Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat; rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu “kehendak” (yang oleh Rousseau disebut General Will). Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan

Setiap negara pasti mempunyai bentuk pemerintahan masing – masing. Ada 2 sistem yang dianut oleh negara di dunia yaitu sistem demokrasi dan otoriter. Apa sih, yang dimaksud dengan sistem demokrasi dan otoriter itu? Jadi, Negara Demokrasi adalah negara yang bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Bentuk pemerintahan demokrasi yaitu dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, artinya adalah kekuasaan tertinggi di negara demokrasi ini ada di tangan rakyat. Sedangkan, kalo Negara Otoriter merupakan negara yang bentuk kekuasaannya bersifat terpusat. Kekuasaan otoriter berkebalikan dengan sistem demokrasi, karena kekuasaan otoriter yaitu kekuasaan yang terpusat dan gak melihat kebebasan individu lainnya. Semua keputusan dan kebijakan dibuat oleh pihak penguasa. Keduanya merupakan sistem pemerintahan yang bertolak belakang dan mempunyai banyak sekali perbedaan dari berbagai aspek dan kriteria. 1. Pemilihan Kepala Negara2. Lama Periode Kepala Negara3. Kebebasan Pers dan Media4. Kekuasaan Tertinggi5. Fungsi Hukum6. Ada Tidaknya Pembagian Kekuasaan7. Ada Tidaknya Perbedaan dan Keanekaragaman8. Sifat Badan Peradilan9. Asas Konstitusional10. Jumlah Partai Politik11. Fungsi Partai Politik12. Penyelesaian Masalah13. Sistem Politik14. Jaminan HAM15. Kebebasan Berpendapat 1. Pemilihan Kepala Negara Pada negara demokrasi, pemilihan kepala negara dilakukan lewat metode pemilihan umum atau pemilu secara demokratis oleh warga, dengan syarat suara terbanyak atau mayoritas yang terpilih. Sedangkan, kalo Pada negara otoriter, pemilihan umum gak dijalankan secara demokratis. Pemilu cuma dijalankan sebagai formalitas buat melanjutkan keabsahan penguasa atau pemerintahan yang udah ada, bahkan terkadang gak dilakukan pemilu sama sekali. 2. Lama Periode Kepala Negara Pada negara demokrasi, lama periode kepala negara atau presiden dibatasi secara teratur, umumnya sekitar 4 sampai 5 tahun aja. Di Indonesia, masa jabatan presiden selaku kepala negara cuma 5 tahun aja, dan cuma bisa terpilih dalam 2 periode aja. Sedangkan, Pada negara otoriter, gak ada batasan terkait kepemimpinan penguasa negara. Gak ada pergantian pimpinan negara karena penguasa atau diktator gak mau melepas jabatannya, jadi berlangsung sampai batas waktu yang gak bisa ditentukan. 3. Kebebasan Pers dan Media Di negara demokrasi, ada kebebasan pers dan media. Pers dan jurnalis bebas memberitakan pengelolaan negara oleh pemerintah. Sementara itu, Di negara otoriter, gak ada kebebasan pers. Pemerintahan berjalan tertutup dan gak bisa diberitakan oleh pers. Hal ini membuat publik gak mengetahui kebijakan pemerintahan. Pers juga dibungkam, supaya gak mengkritik dan melawan pemerintah. 4. Kekuasaan Tertinggi Kekuasaan tertinggi di negara demokrasi ada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi yang didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat jadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi. Sedangkan, kalo Kekuasaan tertinggi di negara otoriter, yaitu di pihak penguasa. Pemerintahan memegang kendali penuh pada semua aset dan sumber daya di seluruh negeri. Kekuasaan pemerintah atau penguasa gak ada batasnya di negara tersebut. 5. Fungsi Hukum Di negara demokrasi, fungsi hukum penting sebagai instrumen pelaksana kehendak rakyat, jadi semua warga bertindak sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, kalo Di negara otoriter fungsi hukum dipakai sebagai legitimasi program penguasa. Hukum dipakai secara sewenang-wenang dan sepihak demi kepentingan pihak penguasa. 6. Ada Tidaknya Pembagian Kekuasaan Di negara demokrasi, ada pembagian kekuasaan di setiap lembaga tertentu. Contohnya aja seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, gak ada kekuasaan mutlak. Sedangkan, kalo Di negara otoriter, gak ada pembagian kekuasaan. Semua kekuasaan dipusatkan pada satu orang atau satu pihak tertentu yang berkuasa aja, jadi pihak tersebut punya kekuasaan yang mutlak dan absolut. 7. Ada Tidaknya Perbedaan dan Keanekaragaman Di negara demokrasi, ada banyak perbedaan pendapat dari tokoh – tokoh politik. Pemerintah yang berkuasa juga memaklumi dan mengakui perbedaan tersebut serta menganggap adanya keanekaragaman sebagai hal yang wajar. Sementara itu, kalo Di negara otoriter, berlaku sebaliknya. Penguasa umumnya menentang adanya perbedaan atau keanekaragaman. Kalo ada yang mempunyai pendapat dan sikap yang berbeda dengan penguasa, maka orang itu akan ditangani dan segera ditumpas. 8. Sifat Badan Peradilan Di negara demokrasi, badan peradilan bekerja dengan bebas dan adil. Gak ada intervensi hukum dari pihak lain terhadap proses peradilan yang berjalan. Semua aturan hukum dan peradilan harus berlangsung adil, jujur, dan tanpa intervensi. Sementara itu, kalo Di negara otoriter, badan peradilan pada negara otoriter gak bersifat bebas. Jadi artinya, sering terjadi intervensi dari pihak penguasa atau pihak lainnya pada proses hukum dan peradilan di sebuah negara otoriter. 9. Asas Konstitusional Di negara demokrasi, pemerintahan berlandaskan konstitusional dan hukum yang disepakati sebelumnya. Artinya segala penyelanggaraan pemerintahan punya dasar hukumnya dan harus sesuai dengan konstitusi, misalnya kalo di Indonesia harus sesuai UUD 1945. Sementara itu, kalo Di negara otoriter, pemerintahan gak berlandaskan konstitusional. Negara otoriter menjalankan pemerintahan secara sewenang-wenang sesuai dengan kehendak penguasanya, tanpa perlu memperhatikan konstitusi atau aturan tertentu. 10. Jumlah Partai Politik Di negara demokrasi, mempunyai partai politik yang jumlahnya lebih dari satu partai. Contohnya di Amerika Serikat, ada 2 partai politik yaitu partai Demokrat dan partai Republik. Di Indonesia, jumlah partai politik lebih banyak lagi, pernah mencapai lebih dari 20 parpol. Sementara itu, kalo Di negara otoriter, umumnya ada 1 partai politik aja. Sistem yang dipakai yaitu cuma 1 partai politik atau mungkin beberapa partai politik, tapi cuma ada 1 partai yang memonopoli kekuasaan dibanding partai lain yang cuma jadi formalitas aja. 11. Fungsi Partai Politik Di negara demokrasi, fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi timbal – balik antara pemerintah dengan masyarakat. Partai politik juga memberi edukasi dan pembelajaran politik pada orang awam serta sosialisasi terkait kebijakan politik. Sementara itu, kalo Di negara otoriter, fungsi partai politik lebih mengedepankan fungsi sebagai sarana pendoktrinan pemerintah pada masyarakat. Artinya, adanya partai politik ini mendukung penuh kebijakan pemerintah tanpa adanya partai yang jadi oposisi. 12. Penyelesaian Masalah Di negara demokrasi, dalam melakukan penyelesaian masalah ini melalui jalur demokratis dan juga musyawarah. Umumnya, penyelesaian masalah dilakukan melalui perundingan atau diskusi secara damai sampai menemukan suatu solusi atau jalan keluar bersama yang udah disepakati. Sementara itu, kalo Di negara otoriter, dalam melakukan penyelesaian masalah diputuskan secara sepihak oleh penguasa yang sekarang sedang berkuasa. Gak adanya musyawarah atau diskusi secara bersama dulu, karena penguasa punya kekuasaan mutlak jadi yang memutuskan suatu masalah penguasa tersebut secara sepihak. 13. Sistem Politik Di negara demokrasi, sistem politik berlandaskan pada keputusan rakyat dalam mengambil keputusan melalui perwakilan rakyat. Maksudnya, rakyat punya perwakilan melalui parlemen buat menentukan aturan dan keputusan yang mempengaruhi orang banyak. Sedangkan, kalo Di negara otoriter, sistem politik cuma berlandaskan pada keputusan penguasa tanpa memperlihatkan aspirasi rakyatnya sedikit pun. Jadi, disini rakyat gak mempunyai perwakilan buat memberikan suara aspirasi, jadi penguasa yang mutlak membuat aturan dan kebijakan. 14. Jaminan HAM Di negara demokrasi, sangat menjunjung tinggi HAM atau hak asasi manusia. Pemerintah melalui instrumennya menjamin perlindungan dan penegakkan HAM buat semua warga negara tanpa terkecuali. Kalo ada kasus pelanggaran HAM, pemerintah wajib buat menuntaskannya. Sementara itu, kalo Di negara otoriter, gak ada jaminan perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Pemerintah yang berkuasa justru kerap melakukan pelanggaran HAM pada warganya yang dianggap menentang atau membahayakan pihak penguasa. 15. Kebebasan Berpendapat Di negara demokrasi, ada kebebasan berpendapat buat semua warganya. Setiap orang berhak menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum, melalui orasi atau demonstrasi. Semua agenda itu dijamin oleh hukum dan undang-undang. Sedangkan, kalo Di negara otoriter, gak ada sama sekali kebebasan berpendapat buat warganya. Setiap orang dilarang menyampaikan aspirasi yang mengkritik pemerintah di muka umum. Pihak penguasa akan menumpas pihak-pihak yang mengkritiknya. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai perbedaan Negara Demokrasi dan Negara Otoriter yang sering dianut oleh negara di seluruh dunia. Semoga dengan adanya pembahasan ini, kamu lebih paham dan tahu tentang sistem negara demokrasi dan sistem negara otoriter ğŸ˜€ Originally posted 0010-06-29 124700.

Jikatipe kepemimpinan otoriter, keputusan hanya dikuasai oleh satu pihak, pada tipe kepe- liki implikasi pada rakyat di suatu negara. Artinya, keputusan si pemimpin akan baik-buruk dan benar-salah merupakan aspek perilaku yang fundamental. Keputusan ini disebut juga sebagai keputusan moral (Haidt, 2001). Dalam berbagai kajian

Pengertian Otoritarianisme Otoritarianisme berbeda dari totalitarianisme di lembaga-lembaga sosial dan ekonomi yang terjadi, yang tidak di bawah kendali pemerintah. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga umumnya diperoleh tanpa kekuasaan pemerintah melalui sistem pemilu yang demokratis Beberapa Ciri Otoritarianisme Penganut otoriterisme akan tetap berkuasa sebagai referensi kehidupan. Dia akan menggunakan kekuasaannya sebagai alasan. Ketika berhadapan dengan orang lain dan menanggapi masalah, mereka akan meminta posisi mereka sebagai salah satu dalam lembaga dan organisasi. Dalam Berkomunikasi Penganut otoriter tahu hanya satu jenis komunikasi, yang merupakan salah satu arah. Komunikasi dua arah, diskusi dan menanggapi satu sama lain, dan model demokrasi dengan kemungkinan perbedaan dan perselisihan secara lisan atau secara konseptual akan dimengerti, tapi sulit untuk hidup. Bebas dan terbuka komunikasi, yang datang dari arah yang berbeda dan tetap dalam semua arah menjadi asing baginya, karena gaya komunikasi tidak datang dan pergi dalam kerangka pikiran. Oleh karena itu, komunikasi satu arah adalah andalan bagi orang-orang dalam tugas-tugas mereka. Dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dalam berkomunikasi ide, pikiran dan pesan, otoriter tahu hanya satu bentuk komunikasi, yaitu instruksi. Mengandalkan diri pada kekuasaan Jika komunikasi otorianisme orang hanya tahu komunikasi dalam bentuk instruksi, dalam bertindak karena mereka ingin bermain dengan kekuatan. Apa kekuatan utama adalah kekuatan koersif untuk melumpuhkan orang, menggunakan ancaman dan meremehkan kasus. Orang juga akan menyalahgunakan bawahan otoritarianisme gigih sengaja membuat mereka salah dan malu. Dengan kata lain, tidak titik awal dari sifat dan pentingnya kasus ini, keadaan dan kemampuan orang, serta situasi yang ada, dalam tindakan otoritarianisme orang akan berpikir kekuatannya. Perbandingan Karakteristik Otoriter dan Totaliter Berdasarkan penelitian para ahli politik, Mr. Syed Mohd Aizuddin Sembak UTM, Juan Linz, dan Paul C. Sondrol dari University of Colorado di Colorado Springs, perbedaan karakteristik otoriter dan totaliter diktator dapat dilihat pada grafik berikut TOTALITER OTORITER Kharisma Tinggi Rendah Konsep kebijakan Pemimpin hanya menjalankan fungsi Pemimpin sebagai kepribadian Batas kekuasaan Publik Privat Korupsi Rendah Tinggi Ideologi resmi Ada Tidak ada Pluralisme Tidak ada Ada Legitimasi Ada Tidak ada Diktator adalah pemimpin sebuah negara yang diperintah oleh otoriter / tirani dan menindas rakyatnya. Biasanya diktator naik takhta dengan paksa, sering dengan kudeta. Tapi ada juga seorang diktator yang naik takhta secara demokratis. Contoh yang paling terkenal adalah Adolf Hitler. Sering dibedakan dengan despot diktator. Sebuah keputusan yang sewenang-wenang despotik pula, tapi kadang-kadang ada terlalu lalim baik’. Diktatorisme Kediktatoran adalah pemahaman tentang makna berasal dari kata “diktator” berarti orang-orang yang memerintah sebuah negara / pemerintah untuk hak dan kekuasaan mutlak dan -isme yang berarti pemahaman menyimpulkan kediktatoran adalah pemahaman yang diadopsi oleh negara yang dipimpin oleh pemimpin otoriter yang memiliki hak dan kewajiban mutlak. Kediktatoran cenderung lebih terlatih di negara-negara Eropa seperti Jerman, Polandia, Perancis, dan Italia. Pengertian Totaliterisme Totalitarianisme adalah pemikiran politik yang melihat bahwa keberadaan manusia tidak penting, jika tidak setiap manusia untuk melakukan perannya untuk mendukung pencapaian kepentingan bersama. Untuk itu, bimbingan utama adalah ideologi atau ide negara. Jerman di bawah partai Nazi dan Hitler adalah contoh yang sering diungkapkan dalam bentuk pemerintahan merupakan manifestasi pemikiran politik ini. Penunjukan totaliter atau lengkap diberikan kepada semua aspek kehidupan setiap individu harus sesuai dengan garis atau aturan negara, perlu untuk pencapaian negara, tujuan bersama. Jerman di bawah Nazi misalnya memuliakan ras Arya, ras yang lebih unggul semua ras lain di dunia. Untuk mewujudkan ini, misalnya, pada periode ini dilakukan memperbaiki ras Arya di Jerman dalam upaya untuk menghilangkan ras lain terutama orang-orang Yahudi. Juga dengan dalih untuk menyatukan Jerman Reich, yang dilakukan invasi tetangga kenegara memiliki populasi Ras Aria. Pemerintah Komunis juga sering dicontohkan sebagai perwujudan dari totalitarianisme, karena otoritas negara untuk mengatur setiap sisi kehidupan seseorang. Mendukung argumen adalah bahwa perlawanan terhadap upaya kelompok penguasa atau kelas memerlukan urutan membersihkan seluruh budaya mendukugnya. Bentuk pemerintahan yang mendasarkan diri pada ajaran agama yang menyatukan otoritas politik dan otoritas spiritual memiliki potensi yang kuat untuk menjadi negara otoriter. karena keadaan sebagai otoritas politik sekuler dan spiritual dapat mengelola setiap aspek kehidupan warganya. Jenis Totalitarianisme Ada empat format utama totaliterisme hari ini Totaliterisme komunis, di mana pendukung menjangkau sosialisme melewati kediktatoran totaliter. Totaliterisme teokratis, di mana kekuatan politik dimonopoli oleh partai, kelompok, atau pribadi yang memerintah cocok dengan prinsip-prinsip agama. Totaliterisme suku, di mana partai politik yang mewakili kepentingan suku tertentu memonopoli kekuasaan. Totaliterisme sayap kanan, di mana kemerdekaan ekonomi individu diizinkan tetapi kemerdekaan politik individu diberi batas dengan kepercayaan bahwa tersebut dapat mengarah pada komunisme. Demikian Penjelasan dari Tentang pengertian otoriter dan diktator, Semoga Bermanfaat …. Refrensi Teknologi KLIKDISINI Resecent Posts Pengertian Mahkamah Agung Dan Tugasnya Pengertian Diplomasi Menurut Para Ahli Unsur Kebijakan Umum Pertahanan Negara Pengertian Wilayah Negara Adalah Pengertian Humas Menurut Para Ahli Pengertian Liberalisme Dan Contohnya Pengertian Pers Menurut Para Ahli Hak dan Kewajiban Asasi Materi Sistem Pendukung Keputusan Pengertian Ketahanan Nasional Menurut Para Ahli Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli Hukum Perusahaan Di Indonesia Data Kualitatif Adalah Integritas Nasional Pengertian, Syarat, Konsep dan Contoh 20 Pengertian Bangsa Menurut Para Ahli Apajadinya jika suatu negara diperintah oleh seorang diktator? Diktator kemudian perlu melarang (atau tidak mengizinkan) partai politik yang menentang kekuasaan mereka. tetapi biasanya mereka tidak disebut diktator. Ini karena raja-raja itu memiliki alasan tertentu untuk berkuasa (biasanya ayah mereka adalah raja atau kaisar), tetapi Pengertian OtoriterAsal Kata OtoriterSikap OtoriterSifat PemimpinCiri-ciri Negara Otoriter dan Contohnya1. Pemimpin Menjabat Dalam Waktu yang Lama2. Tidak Dihargainya HAM Hak Asasi Manusia3. Tidak Adanya Pemerataan Infrastruktur4. Oganisasi Baru Selalu Dicurigai5. Kekuasan Tertinggi Berada di Tangan PemimpinShare thisRelated posts Pengertian Otoriter – Suatu organisasi sosial melalui transfer kekuasaan berbeda dengan demokrasi dan individualisme. Dalam politik, pemerintah otoriter adalah pemerintah di mana kekuatan politik terkonsentrasi terhadap seorang pemimpin. Otoritarianisme akan bergantung pada kekuasaan sebagai referensi yang akurat. Ia akan menggunakan otoritas sebagai dasar untuk berpikir saat berhadapan dengan orang lain dan saat merespons masalah. Otoritarianisme merupakan suatu bentuk organisasi sosial yang ditandai oleh transfer kekuasaan. Ini berbeda dengan individualisme dan demokrasi. Dalam politik, pemerintahan otoriter adalah pemerintah di mana kekuatan politik terkonsentrasi pada seorang pemimpin. Otoritarianisme biasanya disebut sebagai politik otoriter. Ini adalah bentuk pemerintahan yang ditandai oleh penekanan pada kekuasaan hanya pada negara atau orang tertentu, terlepas dari tingkat kebebasan individu. Otoritarianisme berbeda dari totaliterisme dalam lembaga sosial dan ekonomi yang tidak berada di bawah kendali pemerintah. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga umumnya kekuatan negara dicapai tanpa melalui sistem pemilihan yang demokratis. Asal Kata Otoriter Istilah otoritarianisme berasal dari bahasa Inggris otoriter. Kata otoriter itu sendiri berasal dari otoritas Inggris, yang sebenarnya merupakan turunan dari kata Latin auctoritas. Kata ini berarti pengaruh, kekuasaan, otoritas, otoritas. Dengan otoritas ini, orang dapat memengaruhi pendapat, pemikiran, gagasan, dan perilaku orang, baik secara individu maupun dalam kelompok. Otoritarianisme adalah pemahaman atau posisi yang memiliki otoritas, kekuasaan, dan otoritas, termasuk cara hidup dan tindakan. Baca juga Pengertian Pemerintah Sikap Otoriter Otoriter adalah sebuah sikap yang mengambil keputusan terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan akibatnya. Sikap ini tidak baik untuk berorganisasi. Dimana salah seorang anggota organisasi melalukan keputusan dengan sendirinya tanpa musyarawarah terlebih dahulu kepada anggota organisai lainnya. Tentu sikap ini akan berdampak buruk bagi kemajuan organisasi tersebut. Apalagi seorang pemimpin yang memiliki sikap seperti itu, akan berdampak buruk bagi kemajuan organisasi. Seorang pemimpin harus memiliki sikap demokratis yaitu musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan keputusan. Keputusan yang dipilih harus dipikir dan diperhitungkan sebab akibatnya. Kemajuan soatu organisasi berada di tangan pemimpin organisasi. Pemimpin yang otoriter biasanya memiliki 3 ciri khas, yaitu Monoisme adalah faham dimana pemimpin menolak keanekaragaman pendapat, tidak menghargai pendapat orang lain, dan selalu memaksakan kehendak bahwa Kekerasan itu lumrah kekerasan disini bisa berupa kekerasan fisik atau pun kekerasan psikis, organisasi kampus jarang melakukan tindakan kekerasan fisik dan lebih cenderung menyerang psikis dipuncak adalah tujuannya biasanya pemimpin yang seperti ini akan mempertahankan jabatannya, demi mengeruk semua fasilitas yang diberikan kepada dirinya, memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya dan dengan berbagai alasan menutupi kebusukannya. Baca juga Pengertian Kapitalis Sifat Pemimpin Kepemimpinan otoriter atau dapat disebut sebagai kepemimpinan otokratis atau diktator adalah kepemimpinan di mana seorang pemimpin bertindak sebagai diktator, pemimpin adalah penguasa, dan semua kontrol ada di tangan pemimpin. Seorang diktator jelas tidak suka pertemuan, majelis atau bahkan konsultasi karena dia tidak ingin ada perbedaan untuk seorang diktator dan tentu saja suka menegakkan kehendaknya. Kepemimpinan diktatorial Semua hal yang terkait dengan keputusan ada di tangan pemimpin atau semua pedoman ada di tangan seorang pemimpin, semua bentuk hukuman, larangan peraturan juga dapat berubah tergantung pada suasana hati pemimpin. Jika kita melihat gaya kepemimpinan secara maksimal, kepemimpinan otoriter seperti Pertama, karena kita melihat seberapa besar pengaruh atau intervensi pemimpin kemudian melanjutkan kepemimpinan demokratis yang menjadi bawahannyaKedua, manajer dapat bekerja sama danKetiga, kepemimpinan Laissez Faire, yaitu para pemimpin yang tidak bertindak sebagai pemimpin dari semua kebijakan bebas ditentukan oleh anggota mereka. Jenis kepemimpinan otoriter ketika diterapkan sekarang mungkin kurang relevan, tetapi jika kita melihat lagi gaya kepemimpinan situasional, jenis kepemimpinan ini dapat diterapkan pada anggota atau bawahan dengan tingkat kedewasaan yang rendah, yaitu, ketika seorang pemimpin menghadapi bawahan, yang tidak bisa atau belum mendominasi hampir semua bidang menjadi tanggung jawab utamanya. Pemimpin yang bertipe demokratis menjelaskan kepemimpinannya sebagai indikator, hubungan antar bawahan dengan atasannya bukan seperti majikan terhadap pembantunya, melainkan sebagai keluarga diantara temen-teman sekerjanya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi bawahannya agar bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan dan keinginan bersama. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, serta mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. Jenis kepemimpinan ini mewakili faktor manusia yang paling penting dan penting dalam organisasi. Jenis ini memanifestasikan dirinya dalam dominasi perilaku sebagai penyelamat dan pelindung perilaku yang ingin memajukan dan mengembangkan organisasi. Di samping itu, diwujudkan juga pada perilaku pimpinan sebagai pelaksana. Pemimpin dalam tugasnya, pemimpin yang demokratis mau menerima bahkan mengharapkan pendapat dan saran-saran dari bawahannya, juga kritik yang dapat membangun dari para bawahan atau anggotanya yang diterimanya sebagai umpan balik dan dijadikan bahan pertimbangan dalam tindakan-tindakan berikutnya. Baca juga Pengertian Dokter Ciri-ciri Negara Otoriter dan Contohnya 1. Pemimpin Menjabat Dalam Waktu yang Lama Hal yang bisa dilihat dari negara otoriter adalah pemerintahan yang cukup lama. Sebagaimana, pemimpin-pemimpin negara tersebut dijuluki sebagai diktator. Contohnya saja, ada beberapa pemimpin negara yakni Moammer Kadafi dan juga kasus besar juga yang berada pada saat pemerintahan Bashar Al Ashad. Dan hal itu pula yang sebenarnya menjadi pemicu terjadinya penyebab perang Amerika dengan Suriah, karena pemerintahan Bashar Al Ashad yang tidak kooperatif sama sekali terhadap Pertimbangan dan Kemajuannya. Jabatan yang lama tentunya tidak lepas dari tujuan pemimpin itu sendiri. Banyak sebenarnya bila digambarkan/didefinisikan secara luas. Namun sebagai contoh saja, tujuan dari lamanya pemerintahan tersebut bermacam-macam seperti perluasan politik pemanfaatan ekonomi dan juga tujuan-tujuan lainnya. 2. Tidak Dihargainya HAM Hak Asasi Manusia Dengan semakin lamanya suatu pemerintahan menjabat, maka sudah dipastikan pada hak-hak rakyatnya akan terkikis sedikit demi sedikir. jangka panjangnya, hak-hak masyarakat yang sebenarnya mudah didapat menjadi semakin sulit karena banyak batasan-batasan yang ada. Hasil dari itu adalah adanya protes/demo dari masyarakat, dan kemudian berkembang menjadi penyebab pelanggaran HAM secara vertical. Kemudian, terjadinya penyebab konflik secara horizontal yang terjadi antara pihak pembela pemerintah dan oposisi. 3. Tidak Adanya Pemerataan Infrastruktur Pemerintah yang hanya terfokus pada pusat, maka tentunya berbagai daerah yang terutama berada dalam wilayah pelosok/terpencil ini mengalami kemunduran infrastruktur. Mungkin itu juga yang dulu sempat memicu beberapa konflik lokal seperti penyebab konflik Ambon dan penyebab konflik Poso. 4. Oganisasi Baru Selalu Dicurigai Negara yang otoriter selanjutnya adalah dicuriganya organisasi-organisasi baru. Pemimpin yang otoriter pasti selalu ketakutan akan adanya organisasi-organisasi ini . Namun,dicurigai sebagai pemberontak/Revolusi negara. Oleh karena itu biasanya ada aturan-aturan yang mencegah pembentukan organisasi di suatu negara, karena dikhawatirkan sebagai tanda lahirnya gerakan opisisi lainnya, meskipun sebenarnya organisasi tersebut tidak ada keterikaitan dengan politik. Hal ini terjadi pada Korea Utara, Kim melarang seluruh masyarakat untuk membuat organisasi-organisasi kemasyarakatan. 5. Kekuasan Tertinggi Berada di Tangan Pemimpin Yang namanya pemerintahan otoriter, Pastinya segala sesuatu sang pemimpinlah yang mengontrol dan mengatur. Demikianlah penjelasan tentang Otoriter dari semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian, sampai jumpa.

. 38 341 336 130 241 314 459 207

sebuah negara disebut otoriter jika